BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Berbicara
tentang sumber hukum berarti kita membicarakan kevaliditasan hukum. Sebagaimana
Gurvitch mengatakan “The Question of the
source of law study only one aspect of the general study of the validity of law”.
Berarti dari sumber hukum dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat
kevaliditasan suatu hukum.
Hukum
Islam dan Barat mempunyai validitas yang berbeda-beda. Hukum Islam yang
bercorak Theosentris mempunyai kevaliditasan tersendiri kalau dikembalikan
kepada sumbernya, demikian pula dengan Hukum Barat yang bercorak Antophosentris
cenderung untuk menghindari kalam Tuhan dalam hukumnya juga punya validitas
sendiri.
Suatu
hukum tidak akan mengikat masyarakat dan tidak dapat dikatakan tidak layak bila
berasal dari sumber yang tidak kuat. Nilai philosophinya hukum tidak akan
tercipta dan keadilan tidak akan terwujud bila sumber hukum tidak ada.
Telah
menjadi suatu kesepakatan akademik bahwa sumber hukum Islam yang pokok adalah
Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ dan Qiyas.
B.
Rumusan
Masalah
Penulis dapat
merumuskan masalah sebagai berikut :
a. Apa
pengertian Sumber Hukum Islam?
b. Apa
Sumber pokok dan Dasar Hukum Islam?
c. Bagaimana
Sumber Hukum Para Imam Mazhab?
C.
Tujuan
Penulisan
Tujuan Penulisan
makalah tersebut adalah sebagai berikut :
a. Untuk
mengetahui pengertian sumber hukum Islam.
b. Untuk
mengetahui sumber pokok dan dasar hukum Islam.
c. Untuk
mengetahui sumber hukum para imam mazhab.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Sumber Hukum Islam
Kata-kata
“Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari lafadz Al-Mashadir Al-Ahkam kata-kata tersebut tidak dikemukakan dalam
kitab-kitab Hukum islam yang ditulis ulama Fiqh dan Ushul Fiqh Klasik. Untuk
menjelaskan arti sumber Hukum Islam mereka menggunakan dalil-dalil syari’at AL-Adillah Al-Syar’iyah.
Penggunaan
kata Mashadir al-Ahkam dan kata Al-Adillah bila dihubungkan dengan kata Al-syar’iyah mempunyai arti yang
berlainan. Al-Mashadir merupakan jamak dari Al-Mashdar
yang bermakna asal, sumber yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu,
sedangkan kata Al-Adillah merupakan
jamak dari dalil artinya petunjuk yang merupakan petunjuk untuk membawa kita
menentukan hukum tertentu.
Secara
terminology sumber hukum adalah dalil-dalil syari’at yang diistinbathkan dari
padanya hukum-hukum syariat. Dari definisi ini kita dapat melihat bahwa
diperlukan adanya penggalian untuk mengeluarkan suatu hukum dari dalil-dalil
syari’at (Istinbath).[1]
Sumber
Hukum Islam merupakan suatu rujuakan atau dasar yang utama dalam pengambilan
Hukum Islam. Sumber Hukum Islam, artinya suatu yang menjadi pokok ajaran Islam.
Sumber Hukum Islam bersifat dinamis, benar dan mutlak serta tidak pernah
mengalami kemandegan, kefanaan atau kehancuran. Adapun yang menjadi hukum
Islam, yaitu Al-Qur’an, hadist dan Ijtihad.[2]
B. Sumber Pokok dan Dasar Hukum Islam
1.
Al-Qur’an
Al-Qur’an
berkedudukan sebagai sumber yang pertama dan utama hukum dalam Islam. Kedudukan
ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk
dilaksanakannya dalam kehidupan.
Allah SWT.
Menurunkan Al-Qur’an itu, gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan
kepada ummat manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditinggalkan segala
larangannya, sebagaimana firman Allah :
فاستمسك
بالذي أوحى اليك ( الزخرف :
43)
Artinya :
“maka berpeganglah kepada apa diwahyukan kepadamu”. (QS.
Az-Zukhruf : 43)
Argumentasi
yang menyatakan bahwa Al-qur’an sebagai sumber dan dalil pertama dan utama
ditemukan penjelasan Al-qur’an dalam sejumlah ayatnya. Lebih dari tiga puluh
kaki ditemukan perintah mematuhi Allah dan Al-qur’an. Mamatuhi Allah berarti
mengikuti hukum-hukum yang dikandung Al-qur’an. Bahkan meninggalkan hukum-hukum
Al-qur’an membawa akibat kepada peningkatan iman dalam melakukan kezaliman.
Penetapan
hukum dalam A-qur’an menggunakan tiga media :
1. Al-qur’an
menggunakan kalimat perintah (amar) secara tegas.
2. Al-qur’an
mengaitkan suatu perintah dengan janji baik dan buruk. Pahala dan dosa, pujian
dan celaan baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Seperti pujian kepada
orang yang taat akan memperoleh nikmat surga dan ancaman bagi orang yang
melakukan kejahatan sperti pencurian dengan potong tangan.
3. Ibarat
pada media ketiga ini dapat mengandung kepada keharusan seperti pada saat
menunggu istri yang diceraikan sperti kebolehan melakukan Ijma’ pada malam
ramadhan.
Hukum
yang djelaskan di dalam Al-qur’an secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada
persoalan ibadah dan mu’amalah. Ibadah yang dimaksud disini adalah ibadah yang
bersifat khusus, yaitu hubungan yang berhubungan dengan Tuhan seperti sholat,
puasa dan ibadah-ibadah pokok. Penggunaan kata khusus disini untuk
membedakannya dengan ibadah dalam arti umum yaitu seluruh aktivitas yang
dilakukan mendapat ridho Allah SWT.[3]
Dasar-dasar
Al-qur’an dalam membuat hukum :
a. Tidak
memberatkan, Sebagaimana firman Allah :
لا يكلّف
الله نفسا الا وسعها ( البقرة :
286)
Artinya :
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya”.
(QS. Al-Baqoroh : 286)
Dengan dasar-dasar itulah, kita
boleh :
1.
Mengqoshor shalat dan menjama’.
2.
Boleh tidak berpuasa apabila dalam bepergian.
3.
Boleh bertayamum sebagai ganti wudhu.
4. Boleh
memakan makanan yang diharamkan, jika dalam keadaan memaksa.
b.
Berangsur-angsur, Al-Qur’an
telah membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur. Hal ini dapat diketahui sebagai berikut :
1. Mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur, seperti larangan minum
minuman keras dan perjudian, sebagaimana firman Allah :
يسئلونك عن
الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمها اكبر من نفعهما. (البقرة :219)
Arinya :
“Mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang
memabukkan dan tentang perjudian. Katakanlah olehmu, bahwa
minuman yang memabukkan dan perjudian itu dosa besar
dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.
(QS. Al-Baqoroh : 219)
Lalu datanglah fase yang kedua dari
fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum
shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat,
yaitu dengan firman Allah :
ياايها الذين
امنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكرى. (النساء :
43)
Artinya :
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati
shalat di kala kamu sedang mabuk”. (QS. An-Nisa’ : 43)
Kemudian datanglah fase terakhir
yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang
yang telah meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua.
Yaitu firman Allah SWT :
ياايها الذين
امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. (المائدة : 90)
Artinya :
”Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak,
judi, berhala dan bertenung adalah pekerjaan yang keji termasuk
perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu memperoleh
kebahagiaan”. (QS. Al-Maidah : 90)
Demikian Allah membuat larangan
secara berangsur-angsur dan sebaliknya dalam pembinaan hukumpun
secara berangsur-angsur pula.
2.
SUNNAH
Bahwa
Sunnah nabi memiliki otoritas sebagai sebagai sumber syari’ah kedua produk
akhir abad kedua Islam (Hijriah). Sepanjang abad pertama Islam menggunakan
istilah Sunnah yang mengacu pada Sunnah nabi mapun sunnah dalam pengertian
tradisi individual seseorang muslim maupun masyarakat umumnya.[4]
As-Sunnah menurut istilah syari’at ialah segala sesuatu yang
bersumber dari Nabi SAW dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrir
(penetapan), sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai
tasyri’ (pensyari’atan) bagi ummat Islam.
Ada ulama yang menerangkan makna asal secara bahasa bahwa:
Sunnah itu untuk perbuatan dan taqrir, adapun hadits untuk ucapan. Akan tetapi
ulama sudah banyak melupakan makna asal bahasa dan memakai istilah yang sudah
lazim digunakan, yaitu bahwa As-Sunnah muradif (sinonim) dengan hadits.[5]
Pembagian Sunnah sebagai berikut :
a.
Sunnah Qauliyah
Sunnah Qouliyah yaitu perkataan Nabi SAWyang
menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Qur’an serta berisi peradaban,
hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlaq yang mulia. Sunnah
qouliyah (ucapan) dinamakan juga hadits nabi saw. Sunnah Qouliyah juga disebut
“khabar”. Jadi sunnah qouliyah itu boleh dikatakan sunnah, hadits dan khabar.
Khabar pada umumnya dapat dibagi tiga :
a.
Yang pasti benarnya,seperti apa yang datang dari
Allah,RasulNya dan khabar yang dibeikan dengan jalan mutawatir.
b.
Yang pasti tidak benarnya, yaitu pemberitaan tentang
hal-hal yang tidak mungkin dibenarkan oleh akal, seperti khabar mati dan hidup
dapat berkumpul.
c.
Khabar yang tidak dapat dipastikan
benar bohongnya seperti khabar-khabar yang samar,karena kadang-kadang tidak
dapat ditentukan mana yang kuat, benarnya atau bohongnya.
b. Sunnah Fi’liyah
Sunnah fi’liyah adalah perbuatan nabi yang berdasarkan
tuntunan rabbani untuk ditiru dan diteladani yang kemudian dinukilkan oleh para
sahabat. Seperti :
صلواكمارأيتمونى
اصلى.
Artinya :
“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”.
Dan
خذوا مناسككم.
Artinya :
“Ambillah dari padaku hal-hal (pelakuan) ibadah
hajjimu”.
c. Sunnah Taqriyah
Sunnah
taqririyah merupakan pengakuan nabi dengan tidak mengingkari sesuatu yang
diperbuat oleh seorang sahabat ( orang tunduk dan mengikuti syara ) ketika
dihadapan nabi atau diberitakan kepada beliau, lalu nabi sendiri tidak
menyanggah, tidak menyalahkan atau juga tidak menunjukkan bahwa beliau
meridhainya.
Perkataan
atau perbuatan yang didiamkan itu hukumnya sama dengan perkataan dan perbuatan
Nabi SAW sendiri yaitu dapat dijadikan hujjah ( ketetapan hukum), seperti
ketika sahabat melakukan shalat dibani Quraidhah, Nabi bersabda :
لايصلين احدكم الافى
بنى قريظه
Artinya : “Janganlah
melaksanakan shalat seseorang diantara kalian kecuali di Bani Quraidhah”.
Pemaknaan
hadits ini oleh kalangan sahabat dimaknai beragam, ada sahabat yang tidak
shalat ashar kecuali setelah mereka sampai di Bani Quraidhah, sebagian lagi
memahami hadits tersebut mengharuskan segera shalat ashar, agar setelah shalat
segera sampai di bani Quraidhah.[6]
3.
IJMA’
Ijma’ menurut bahasa, artinya :
sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ialah :
اتّفاق
مجتهدى امّة محمّد صلى الله عليه وسلّم بعد وفاته فى عصر من الاعصار على امر من
الامور.
Artinya :
“Kesamaan pendapat para mujtahid
umat Nabi Muhammad saw. setelah beliau wafat, pada masa tertentu tentang
masalah tertentu”.
Kebanyakan ulama menetapkan bahwa
ijma' dapat dijadikan hujjah dan sumber hukum islam dalam menetapkan sesuatu
hukum dengan nilai kehujjahan bersifat dzhanny. Golongan syi'ah memandang bahwa
ijma' ini sebagai hujjah yang harus diamalkan. Sedang ulama-ulama Hanafi dapat
menerima ijma' sebagai dasar hukum, baik ijma' qath'iy maupun dzhanny. Sedangkan
ulama-ulama Syafi'iyah hanya memegangi ijma' qath'iy dalam menetapkan hukum.
Dalil penetapan ijma' sebagai sumber
hukum islam ini antara lain adalah :
Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 59 :
يايهاالذين
امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر منكم ( النساء :
59)
Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan rasul-Nya dan Ulil Amri diantara kamu".
Yang dimaksud "ulil amri" ialah orang-orang
yang memerintah dan para ulama. Menurut hadits:
لاتجتمع
أمّتى على الضّلالة
Artinya:
"Ummatku tidak bersepakat atas
kesesatan".
Menurut
sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan Ulil Amri fid-dunya, yaitu penguasa,
dan Ulil Amri fid-din, yaitu mujtahid. Sebagian ulama lain menafsirkannya
dengan ulama.
Ijma' ini menempati tingkat ketiga
sebagai hukum syar'iy, yaitu setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah.
Dari pemahaman seperti ini, pada
dasarnya ijma' dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum sesuatu
peristiwa yang di dalam Al-Qu'an atau as-Sunnah tidak ada atau kurang jelas
hukumnya.
4. QIYAS
Qiyas menurut bahasa
berarti mengukur, memperbandingkan, atau mempersamakan sesuatu dengan lainnya
dikarenakan adanya persamaan. Sedang menurut istilah qiyas ialah menetapkan
hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash dengan mempersamakan
sesuatu yang telah ada status hukumnya dalam nash.
Berbeda dengan ijma',
qiyas bisa dilakukan oleh individu, sedang ijma' harus dilakukan bersama oleh
para mujtahid.
Kedudukan Qiyas sebagai sumber hukum
Islam
Qiyas menurut para
ulama adalah hujjah syar'iyah yang keempat sesudah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'.
Mereka berpendapat demikian dengan alasan:
Firman Allah SWT :
فاعتبروا يااولى الابصار. ( الحسر : 2)
Artinya:
"Hendaklah kamu
mengambil i'tibar (ibarat = pelajaran) hai orang-orang yang berfikiran". (QS.
Al-Hasyr ayat 2)
Karena i'tibar artinya "qiyasusysyai-i
bisysyai-i : membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain".
Sebab-sebab Dilakukan Qiyas :
a. Karena
adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, sementara di
dalam nash Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak diketemukan hukumnya dan mujtahid pun
belum melakukan ijma'.
b. Karena nash,
baik berupa Al-Qur'an maupun as-Sunnah telah berakhir dan tidak turun lagi.
c. Karena
adanya persamaan 'illat antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan
peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh nash.
Diatas telah diuraikan sumber pokok
Hukum Islam, terdapat juga Dalil Hukum Islam yang dapat dijadikan rujukan untuk
menetapkan suatu hukum atau disebut Dalil Hukum Islam (Adilat Al-Syar’iyyah). Dalil secara etimologis adalah sesuatu yang
dapat menunjuki. Lebih jauh tentang dalil Syara’ Asy-Syatibi mengungkapkan
prinsip dalil sebagai berikut :
1. Dalil syara’
tidak bertentangan dengan tuntutan akal.
2. Tujuan pembentukan
dalil adalah menempatkan perbuatan manusia mukallaf dalam perhitungannya.
3. Setiap dalil
bersifat Kulli.
4. Dalil Syara’
terbagi kepada Qat’iy dan Zhanny.
5. Dalil Syara’
terdiri dari Dalil Naqli dan Aqli.
Dalil-dalil
syara’ yang tidak disepakati yaitu :
1.
Istihsan.
Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik.
Sedang menurut istilah Ahli Ushul yang dimaksud istihsan ialah berpindahnya
seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jaly (jelas) kepada
hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafy (samar-samar), atau dari hukum kully
(umum) kepada hukum yang bersifat istisna'y (pengecualian), karena ada dalil
syara' yang menghendaki perpindahan itu. Dari pengertian di atas jelas bahwa
istihsan itu ada dua, yaitu :
a. Menguatkan
qiyas khafy atas qiyas jaly dengan dalil. Misalnya menurut ulama Hanafiyah
bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Qur'an berdasarkan istihsan
tetapi haram menurut qiyas.
Qiyas :
Wanita yang sedang haid itu diqiyaskan kepada orang junub dengan illat
sama-sama tidak suci. Orang junub haram membaca Al-Qur'an, maka orang yang haid
juga haram membaca Al-Qu'an.
Istihsan : Haid
berbeda dengan junub, karena haid waktunya lama. Karena itu, wanita yang sedang
haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an, sebab bila tidak, maka haid yang panjang
itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apa pun, sedang laki-laki dapat
beribadah setiap saat.
b. Pengecualian
sebagian hukum kully dengan dalil. Misalnya jual beli salam (pesanan)
berdasarkan Istihsan diperbolehkan. Menurut dalil kully, syara' melarang jual
beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan istihsan ialah manusia
berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka.
2.
Maslahat
Mursalah.
Mashalih bentuk jama' dari mashlahah, artinya
kemaslahatan, kepentingan. Mursalah berarti terlepas. Dengan demikian
mashalihul mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah
penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia
atau menolak kemadharatan atas mereka.
Contoh Maslahat Mursalah ialah Islam membolehkan jual beli pesanan
(istishna’) dan jual beli salam (jual beli di mana barang yang
di beli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudian nya,
sebab barang yang di beli itu tidak berada di tempat ketika transaksi di
lakukan).
3.
Istishab.
Istishab ialah melanjutkan berlakunya hukum yang telah
tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang, selama tidak terdapat
hukum yang mengubahnya.
Contoh Istishab ialah Sebagian
ulama mengatakan bahwa orang yang sholat dengan tayammum kemudian dalam
mengerjakan sholat itu dia melihat air maka shalatnya tidak batal,dengan alasan
istishab kepada ijma syahnya sholat dengan tayammum sebelum melihat air,hukum
ini terus berlaku sampai ada dalil,bahwa melihat air membatalkan sholat.[7]
4.
‘Urf
‘Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal
dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat, baik
berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan. Menurut ahli syara' urf
bermakna adat, atau antara urf dan adat itu tidak ada perbedaanya. Contoh
urf amali ialah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian
dengan tidak mengucapkan shighat.
Contah urf Qouly ialah orang
telah mengetahui bahwa kata ar-rajul itu untuk laki-laki, bukan untuk
perempuan.
5. Syara’ man
Qoblana.
Syara’ man Qoblana
ialah Syari’at sebelum kita yaitu syari’at hukum dan ajaran-ajaran yang berlaku
pada para Nabi AS sebelum nabi Muhammad SAW. Diutus menjadi rasul seperti
syari’at nabi Ibrahim, nabi Daud, nabi Musa, dan nabi Isa.
Contoh Syara’ man Qoblana ialah “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.
C.
Sumber Hukum
Para Imam Mazhab
1. IMAM ABU HANIFAH
Dalam menetapkan sebuah hukum islam, Imam Hanafi
menggunakan metode ra’yu dan lebih berhati-hati menerima hadits,
karena pada masanya saat itu banyak sekali bertebaran hadits-hadits palsu.
Thaha Jabir membagi cara ijtihad Abu Hnaifah, yaitu
cara ijtihad yang pokok dan cara ijtihad yang tambahan. Adapun sumber hukum
ijtihad yang pokok Abu Hanifah yaitu :
a.
Apabila tidak terdapat dalam Alquran, ia merujuk
kepada :
b.
Sunnah rasul dan atsar yang shahih yang diriwayatkan
oleh orang orang yang tsiqah.
c.
Dan bila tidak mendapatkan pada keduanya, maka ia akan
merujuk pada qaul sahabat.
d.
Dan apabila sahabat ikhtilaf, maka ia akan mengambil
pendapat dari sahabat manapun yang ia kehendaki.
e.
Adapun sumber hukum ijtihad Abu Hanifah
yang bersifat tambahan yaitu :
a.
ia mendahulukan qiyas jali atas khabar ahad yang
dipertentangkan.
b.
Dan ia akan menggunakan istihsan sebagai salah
satu sumber hukum tambahan.
2. IMAM MALIK BIN ANAS
Beliau terkenal dengan ahl al-hadits dalam
mengistinbathkan hukum islam. Kitab pegangannya yang popular adalah al-muwatha.
Adapun sumber hukum Imam malik dalam berijtihad selain menggunakan alquran,
sunnah, ijma , dan qiyas, beliau juga menggunakan dalil amal ahlul madinah,
qaul shahabi , khabar ahad, istihsan dan maslahah mursalah sebagai landasannya.
a.
Alquran
Dalam berpegangan pada al-qur’an, beliau melakukan pengambilan hukum
berdasarkan atas zhahir nash al-qur’an atau keumumannnya, meliputi mafhum al
mukhalafah dan mafhum al aula dengan memperhatikan illatnya.
b.
Sunnah
Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti
cara yang sama ketika berpegang kepada al-Qur’an. Apabila dalil syar’i
menghendaki adanya pentakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil
tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zhahir Qur’an dengan makna
yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zhahir al-Qur’an.
Tetapi apabila makna yang terkandung dalam sunnah tersebut dikuatkan oleh ijmak
ahl madinah maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah
daripada zhahir al- Qur’an.
c.
Ijma’ ahl madinah
Ijma’ ahl madinah ada beberapa macam yaitu :
1.
Ijma’ ahl madinah yang asalnya dari al naql, hasil
dari mencontoh rasulullah, bukan hasil ijtihad ahl almadinah. Seperti penentuan
tempat mimbar nabi Muhammad. Ijmak semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam
Malik.
2.
Amalan al madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan.
Ijmak ini dijadikan hujjah oleh imam malik, karena hal ini didasarkan bahwa
belum pernah diketahui pada masa itu yang bertentangan dengan sunnah
Rasullullah SAW.
3.
Amalan ahl madinah yang dijadikan pendukung atau
pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya apabila ada dua
dalil yang bertentangan maka untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil ,ahl
madinah itulah yang dijadikan sebagai hujjah.
4.
Amalan ahl madinah sesudah masa keutamaaan yang
menyaksikan amalan Nabi SAW. Amalan ahl madinah seperti ini bukan hujjah
menurut mazhab maliki.
d.
Qaul Shahabi
Yang dimaksud sahabat disini ialah sahabat besar yang pengetahuan mereka
terhadap suatu masalah itu didasarkan pada naql. Ini berarti bahwa yang
dimaksud dengan qaul shahabi berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan.
Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa
kecuali atas dasar yang dipahami dari rasulullah.
e.
Khabar Ahad
Dalam menggunakan khabar Ahad, Imam Malik tidak konsisten. Sebab terkadang
ia lebih mendahulukan qiyas daripada khabar ahad. Misalnya, bila khabar ahad
tersebut tidak dikenal oleh kalangan masyarakat Madinah, ini berarti khabar
ahad itu tidak benar dari Rasulullah SAW. Maka, khabar ahad itu tidak digunakan
sebagai dasar hukum, tetapi beliau akan menggunakan qiyas dan maslahah.
f.
Al- Istishan
Menurut mazhab Maliki Al- Istishan adalah menurut hukum dengan
mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat
kully(menyeluruh). Dalam istilah lain, Istishan adalah beralih dari satu qiyas
ke qiyas lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari’at
diturunkannya. Tegasnya, istishan selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum,
yakni jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak
suatu hukum harus mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
Menurut mazhab Maliki, istishan bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan
berarti menetapkan hukum atas dasar ra’yu semata, melainkan berpindah dari
suatu dalil ke dalil lain yang lebih kuat. Dalam kaidah fiqiyah disebut raf’ul
al- Haraj wa al-Masyaqah (menghindarkan kesempitan yang telah diakui
syari’at kebenarannya).
g.
Maslahah Al-Mursalah
Maslahah al-Mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuannya, baik
secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian,
maka berarti Maslahah al- Mursalah kembali pada memelihara tujuan syari’at yang
diturunkan. Adapun tujuan syari’at diturunkan dapat diketahui melalui al-qur’an
dan sunnah.
3. IMAM
SYAFI’I
Pada awalnya Imam Syafi’i mengikuti ra’yu dalam
berijtihad, tetapi kemudian beliau berpindah pada metode ahl al-hadits
sebagaimana dalam perkataannya “Apabila hadis itu shahih maka itulah
pendapatku”.
Adapun sumber hukum yang digunakannnya untuk berijtihad
adalah :
a.
Al-qur’an,
b.
Sunnah,
c.
Ijma’
d.
Dan Qiyas.
Beliau menolak istishan sebagaimana dengan panjang
lebar ia menguraikan pendapatnya bahwa jika seseorang diperbolehkan menggunakan
istishan dalam agama maka setiap orang akan dapat membuat syari’at sendiri.
Imam Syafi’i menolak istishan yang tidak memiliki sandaran sama sekali.
Dalam istinbath hukum , Imam Syafi’i menempuh cara
bahwa apabila di dalam al-qur’an tidak ditemukan dalil yang dicari maka ia
menggunakan hadist mutawatir, jika tidak ditemukan maka ia menggunakan khabar
ahad. Dan jika tidak ditemukan dalam semua itu, ia mencarinya berdasarkan zahir
al-qur’an dan sunnah yang shahih secara berturut. Dan jika tidak ditemukan
pula, maka ia mencari pada ijma’para ulama sahabat. Adapun syarat penggunaan
khabar ahad menurutnya ialah perawi tersebut haruslah terpercaya, berakal,
dhabit, benar-benar mendengar sendiri hadis tersebut dan tidak menyalahi para
ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Ijma’ yang dipakai Imam
Syafi’i sebagai dalil hukum ialah ijma’ sharih.
Imam Syafi’i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil
keempat setelah al-Qur’an, sunnah dan ijma’ dalam menetapkan hukum. Beliau
menetapkan metode dalam melakukan qiyas. Sebagai dalil penggunaan qiyas, beliau
merujuk pada firman Allah surat An-Nisa ayat : 59 yang artinya “……..kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (al-qur’an) dan kepada Rasul
(sunnah)…”, maksudnya, qiyaskanlah kepada salah satu dari Al-qur’an
atau sunnah. Menurut imam Syafi’I, ashl tidak boleh diqyAKn
kepada ashl. Keduanya hanya dipertanyakan kepada cabang. Maka qyas akan menjadi
hujjah jika pengqyasannya benar.
4. IMAM
AHMAD BIN HANBAL
Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metode ahl hadits
dalam beristinbath. Adapun sumber hukum yang dijadikannya sebagai landasan
yaitu al-Qur’an, sunnah, qaul sahabi yang tidak bertentangan, hadis mursal,
hadis dhaif, qiyas dan sadz al dzar’i.
Imam Hanbal lebih mengutamakan hadis mursal atau hadis
dhaif daripada qiyas. Sebab, ia tidak akan menggunakan qiyas kecuali dalam
keadaan sangat terpaksa. Demikian juga halnya dengan qaul sahabat, beliau tidak
menyukai fatwa bila tanpa didasarkan pada atsar.
Apabila dalam nash qur’an dan sunnah tidak didapati
dalil yang dicari maka beliau menggunakan fatwa para sahabat Nabi yang tidak
ada perselisihan diantara mereka. Namun jika tidak ditemui dalam fatwa
tersebut, maka beliau mengunakan hadis mursal dan dhaif. Bila masih tidak
ditemukan juga, maka barulah beliau mengqiyaskannya.[8]
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Penulis
dapat menyimpulkan uraian-uraian diatas adalah sebagai berikut :
1. Sumber
Pokok dan Dasar Hukum Islam yaitu :
a. Al-Qur’an
b. Sunnah
c. Ijma’
d. Qiyas
2. Terdapat
pula sumber pendukung yang dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan hukum yang
disebut Al-Adillat Al- Syar’iyah tetapi dalil syara’ tersebut tidak disepakati,
yaitu sebagai berikut :
a. Istihsan
b. Maslahat
Mursalah
c. Istishab
d. ‘Urf
e. Syara’
man Qoblana
3. Terdapat
Sumber hukum yang digunakan oleh setiap imam mazhab yang mempunyai urtan
berbeda-beda :
1. Imam
Hanafi :
a. Alquran
b. Sunnah rasul
dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang orang yang tsiqah.
c. Qaul
sahabat.
d. Apabila
sahabat ikhtilaf, maka ia akan mengambil pendapat dari sahabat manapun yang
ia kehendaki.
Adapun
sumber hukum ijtihad Abu Hanifah yang bersifat tambahan yaitu :
a. Qiyas jali
atas khabar ahad yang dipertentangkan.
b. Istihsan
sebagai salah satu sumber hukum tambahan.
2. Imam
Malik :
a. Al-qur’an
b. Sunnah
c. Ijma’
d. Qaul
Shahabi
e. Khabar
Ahad
f. Istihsan
g. Maslahah
Mursalah
3. Imam
Syafi’i :
a. Al-qur’an
b. Sunnah
c. Ijma’
d. Qiyas
4. Imam
Hanbali :
a. Al-qur’an
b. Sunnah
c. Qaul
Shahabi yang tidak bertentangan
d. Hadist
Mursal
e. Hadist
Dh’if
f. Qiyas
g. Sadz
Al-Dzar’iyah
DAFTAR
PUSTAKA
Arfa,
Faisar Ananda, Filsafat Hukum Islam, Bandung
: Citapustaka, 2007.
Ilmy,
Bahrul, Pendidikan Agama Islam, Jakarta
: Grafindo Media Pratama, 2006.
An-Na’im,
Abdullah Ahmad, Dekonstruksi Syari’ah,
Yogyakarta : LkiS, 1990.
[1] Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Bandung :
Citapustaka,2007), hlm. 76-77.
[2] Bahrul Ilmy, Pendidikan Agama Islam (Jakarta :
Grafindo Media Pratama, 2006), hlm.58.
[3] Faisar Ananda Arfa, Op.Cit, hlm. 81-86.
[4] Abdullah Ahmad An-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah (Yogyakarta :
LkiS, 1990), hlm.36.