CIVIC
EDUCATION
MASYARAKAT
MADANI
D
I
S
U
S
U
N
OLEH
:
KELOMPOK
X
MARYAM
SARINAH
NURHAZWANI
MUAMALAT
FAKULTAS
SYARI’AH
INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA
UTARA
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur
kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan makalah ini
dapat diselesaikan.
Sholawat
berangkai salam dihadiahkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana
syafaat beliau sangat kita harapkan di yaumil mahsyar kelak.
Pada
kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah banyak memberikan masukan dalam pembuatan makalah kami yang berjudul
“Masyarakat Madani” ini sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini.
Terima kasih juga kepada teman-teman serekan
yang telah memberikan masukan dalam pembuatan makalah ini.
Kritik dan saran kami harapkan juga
dari para teman-teman jika dalam makalah kami ini belum terlihat sempurna,
karena sesungguhnya kami masih dalam proses tahap belajar.
Semoga makalah ini bermanfaat bagi
teman-teman, para pembaca umumnya dan terutama bagi kami sendiri.
Medan,
05 March 2012
Kelompok
X
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................... i
DAFTAR ISI..................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN............................................................... 1
A.
Latar Belakang..................................................................... 1
B. Perumusan
Masalah.............................................................. 2
C. Tujuan
Masalah.................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN....................................................................... 3
A.
Pengertian Masyarakat Madani........................................... 3
B.
Sejarah Masyarakat Madani................................................. 5
C.
Karakteristik Masyarakat Madani........................................ 7
D.
Pengembangan Masyarakat Madani.................................... 9
BAB III
PENUTUP ....................................................................... 11
A.
Kesimpulan....................................................................... 11
DAFTAR
PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A.LATAR
BELAKANG
Dalam
masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran. Namun, walaupun golongan dan
aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan
sendiri-sendiri, akan tetapi bersamaan denga itu mengharuskan adanya ketertiban
dalam kehidupan masyarakat itu.
Adapun yang memimpin kehidupan
bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, ialah peraturan
hidup, yang dapat menciptakan masyarakat itu selalu aman dan tentram tanpa
gangguan,.
Keamanan dalam masyarakat akan
terpelihara, bila mana tiap warga masyarakat itu tidak mengganggu sesamanya.
Bila mana terganggu maka masyarakat itu akan kacau, sehingga jauh dari
terwujudnya cita-cita menjadi masyarakat yang madani.
Perlu diperhatikan oleh masyarakat
keseluruhan dalam mewujudkan masyarakat yang madani ada hal-hal yang mesti
diwujudkan terdahulu dengan adanya penghidupan yang teratur dalam masyarakat
itu.
B.
PERUMUSAN MASALAH
Dalam hal ini
penulis merumuskan masalah yang tercantum dalam makalah ini yaitu :
1.
Apakah Pengertian dari masyarakat madani
?
2.
Bagaimanakah Sejarah masyarakat madani
tersebut ?
3.
Bagaimanakah Karakteristik-karakteristik
masyarakat madani ?
4.
Bagaimanakah Pengembangan masyarakat
madani itu sendiri ?
C.
TUJUAN MASALAH
Tujuan yang
dapat di ambil dari masalah yang tercantum di dalam makalah ini yaitu :
1.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengertian
dari masyarakat madani.
2.
Untuk mengetahui sejarah masyarakat
madani.
3.
Untuk mengetahui karakteristik-karakteristik
masyarakat madani.
4.
Untuk mengetahui pengembangan masyarakat
madani.
BAB II
PEMBAHASAN
A.PENGERTIAN
MASYARAKAT MADANI
Dalam
mendefinisikan istilah (term) masyarakat madani ini sangat bergantung kepada
kondisi sosio cultural suatu bangsa, karena bagaimanapun konsep masyarakat
madani merupakan bangunan istilah yang lahir dari sejarah pergulatan
masyarakata Eropa.
Sebagai titik tolak, maka disini
perlu di kemukakan beberapa definisi masyarakat madani dari pendapat para pakar
yang berasal dari berbagai Negara yang sudah berusaha menganalisis fenomena
masyarakat madani ini.
Menurut Zbigniew Rau dengan latar
belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet. Tokoh ini
menjelaskan bahwa yang di maksud dengan masyarakat madani merupakan suatu
masyarakat yang berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang di mana
individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing, satu dengan yang
lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.
Menurut Han Sung Joo, masyarakat
madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak
dasar individu, perkumpulan suka rela, suatu ruang public yang mampu
mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga Negara yang mampu
mengendalikan diri dan independen yang secara bersama-sama mengakui norma-norma
dan budaya menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada
gilirannya akan tercipta kelompok inti dalam civil society.
Menurut Kim Sunhyuk, menyatakan
bahwa masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok
yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat
yang secara relative otonom dari Negara yang merupakan satuan-satuan dasar dari
reproduksi dan masyarakat politik yang mampu melakukan kegiatan-kegiatan
politik suatu ruang public, guna menyatakan kepedulian mereka dan memajukan
kepentingan-kepentingan mereka menurut prinsip-prinsip pluralism dan
pengelolaan yang mandiri.[1]
B.
SEJARAH MASYARAKAT MADANI
Pada tahun 1767 wacana masyarakat
madani ini di kembangkan oleh Adam Furguson dengan mengambil konteks
sosio-kultural dan politik Skotlandia. Dalam konteks ini Furguson menekankan
masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya
ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan social yang di akibatka oleh
revolusi industry dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara
public dengan individu. Dengan konsepsinya ini, Ferguson berharap bahwa
memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali depotisme, karena dalam
masyarakat madani itulah solidaritas social muncul dan diilhami oleh sentiment
moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antar warga Negara
secara alamiyah.
Kemudian, pada tahun 1792, muncul
wacana masyarakat madani yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan
sebelumnya. Konsep ini di munculkan oleh Thomas Paine (1737-1807) yang
menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki
posisi secara diametral dengan Negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesi
daripada Negara. Dengan demikian maka Negara harus dibatasi sampai
sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang
diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikia,
maka masyarakat madani menurut Paine ini adalah ruang di mana warga dapat
mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya
secara bebas dan tanpa paksaan. Paine mengidealkan terciptanya suatu ruang
gerak yang menjadi domain masyarakat di mana intervensi Negara di dalamnya
merupakan aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarakan. Oleh karenanya maka
masyarakat madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol Negara demi
kebutuhannya.
Perkembangan civil society
selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883
M) dan Antonio Gramsic (1891-1837 M). Wacana masyarakat madani yang di
kembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan pada masyarakat madani sebagai
elemen ideology kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebuah reaksi dari
model pemahaman yang di lakukan oleh Paine (yang menganggap masyarakat madani
sebagai bagian terpisah dari Negara). Menurut Hegel masyarakat madani merupakan
kelompok subordinatif dari Negara. Pemahaman ini menurut Ryas Rasyid erat
kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa (burgerlische gessellchaft) yang pertumbuhannya ditandai dengan
perjuangan melepaskan dari dominasi Negara. [2]
Berkenaan dengan konspsi masyarakat
madani, misalnya Hegel menjelaskan bahwa struktur social terbagi atas 3 yakni :
keluarga, masyrakat madani, dan Negara yang merupakan integrasi dari kekuasaan
politik yang mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan
menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.[3]
Dalam hal ini keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota
masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat madani merupakan lokasi
atau tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan
terutama kepentingan ekonomi. Sementara Negara merupakan reperensi ide
universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak
penuh untuk intervensi Negara kepada masyarakat madani. Oleh karenanya, maka
intervensi Negara terhadap wilayah masyarakat bukanlah tindakan legitimate,
karena Negara sekali lagi merupakan pemilik ide universal dan hanya pada
tataran Negara politik bias berlangsung murni serta utuh. Selain itu,
masyarakat madani pada kenyataannya tidak mampu mengatasi kelemahannya sendiri
serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya bila tanpa keteraturan politik
dan ketertundukan pada institusi yang lebih tinggi, yakni Negara,. Karenanya
Negara dan masyarakat madani merupakan dua entitas yang saling memperkuat satu
sama lain.
C. KARAKTERISTIK-KARAKTERISTIK
MASYARAKAT MADANI
Suatu masyarakat dibangun atas
beberapa prinsip yang berkenaan dengan cirri-ciri sebagai bagian tak
terpisahkan dengan keberadaan suatu masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa
karakteristik masyarakat madani, antara lain :
1.Free Public Sphere
Adalah
adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada
ruang public yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan
transaksi wacana dan prasis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.
Maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan,
karena dengan menafikan adanya ruang public yang bebas dalam tatanan masyarakat
madani maka akan memungkinkan kebebasan warga Negara dalam menyalurkan
aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik
dan otoriter.
2. Demokratis
Demokratis
merupakan penegak masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga
Negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya,
termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat
dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat sekitarnya
dengan tidak mempertimbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini
banyak dikemukakan oleh para pakar yang mengkaji fenomena masyarakat madani,
bahkan demokratis merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat
madani. Penekanan demokratis di sini dapat mencakup sebagai bentuk aspek
kehidupan seperti politik, social, budaya, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.
3. Toleran
Merupakan
sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling
menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi
ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai
dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok
masyarakat lain yang berbeda.
4.Pluralisme
Sebagai
sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus di pahami
secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan
menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
5.Keadilan Sosial
Untuk
meyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan
kewajiban setiap warga Negara yang mencakup sekuruh aspek kehidupan. Hal ini
memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan
pada satu kelompok masyarakat. Masyarakat memilih hak yang sama dalam
memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).
D. PENGEMBANGAN MASYARAKAT MADANI
Adapun
dengan pengembangan masyarakat madani adalah supaya mewujudkan cita-cita dan
karakteristik masyarakat madani sehingga cita-cita yang diinginkan benar-benar
terwujud. Oleh sebab itu di perlukan adanya suatu lembaga-lembaga agar tidak
menyimpang dari cita-cita masyarakat madani.
1.
Lembaga
Swadaya Masyarakat
Membantu
dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas dan bangsa sekaligus
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
2.
Supremasi
Hukum
Setiap
warga Negara baik yang duduk dalam formasi pemerintahan maupun sebagai rakyat,
harus tunduk dan patuh kepada aturah hokum.
3.
Perguruan
Tinggi
Merupakan
bagian dari kekuatan social dan masyarakat madani yang bergerak pada jalur
moral untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi kebijakan
pemerintah dengan catatan gerakan yang di lancarkan oleh mahasiswa tersebut
masih pada jalur yang benar dan memposisikan diri pada rel dan realitas yang
betul-betul objektif, menyuarakan, dan kepentingan masyarakat (public).
Dalam konteks ke Indonesiaan,
mengacu kepada pendapat M. Dawam Rahardjo, bahwa ada 3 strategi yang dapat
dipilih menjadi salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat madani di
Indonesia, yaitu :
1. Mementingkan
integrasi nasional dan politik
2. Mengutamakan
reformasi system politik demokrasi
3. Memilih
membangun masyarakat madani sebagai basisi yang kuat kea rah demokratisasi.[4]
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari
uraian yang di kemukakan penulis, maka penulis dapat mengam kesimpulan sebagai berikut
:
1. Masyarakat
madani merupakan suatu analisis dari kajian konstektual terhadap performa yang
diinginkan dalam mewujudkan masyarakat madani.
2. Masyarakat
madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri sendiri
secara mandiri di hadapan penguasa dan Negara memiliki ruang public (public
sphere) dalam mengemukakan pendapat, dengan adanya lembaga-lembaga yang mandiri
yang dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan public.
DAFTAR
PUSTAKA
Saleh, Sarbaini, Pendidikan
Kewarganegaraan Mewujudkan Masyarakat Madani,
Medan
: Cita Pustaka Mediaperintis,2008.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT
Gramedia Pustaka Utama,
2008.
Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Indonesia, Jakarta : Balai
Pustaka,1986.
