A.
HIRARKI
PERUNDANG-UNDANGAN
1. UU
NO. 1/1950
a.
UU/PERPU
b.
PP
c.
PERMEN
Hirarki
peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya UU No. 1/1950
yaitu Peraturan tentang jenis dan bentuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Pusat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.
Dalam
pasal 1 UU No.1/1950 dirumuskan sebagai berikut :
Pasal 1
Jenis
peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah :
a.
UU
dan Peratturan Pemerintah Pengganti UU
b.
Peraturan
Pemerintah
c.
Peraturan
Menteri
Pasal 2
Tingkat kekuatan
peraturan-peraturan Pemerintah pusat ialah menurut urutannya pada pasal 1.
Berdasarkan
rumusan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan
Menteri merupakan satu jenis peraturan perundang-undangan, yang terletak
dibawah Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Menteri yang terletak dibawah
Peraturan Pemerintah (dan bukan dibawah Keputusan Presiden) secara hierarkis
menganut sistem parlementer, sehingga Presiden hanya bertindak sebagai Kepala
Negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat
mengatur.
2.
TAP MPRS
NO.XX/MPRS/1966
a.
UUD
1945
b.
TAP
MPR RI
c.
UU/PERPU
d.
PP
Peraturan Pemerintah adalah memuat
aturan-aturan umum untuk melaksanakan UU.
e.
KEPRES
Keputusan Presiden berisi keputusan yang
bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan,
Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah.
Dalam
ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan
Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, tidak disinggung hal-hal
mengenai garis-garis besar tentang kebijakan Hukum Nasional, tetapi Ketatapan
MPR ini menentukan antara lain mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia,
yaitu Pancasila yang dirumuskan sebagai Sumber dari segala sumber Hukum, dan
mengenai Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
Dalam
ketetapan MPRS tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 1 bahwa
perwujudan sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia adalah :
1.
Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945.
2. Dekrit 5 juli1959.
3. Undang-undang
Dasar Proklamasi.
4. Surat
Perintah 11 Maret 1966.
Selain
itu, dalam lampiran II tentang “Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik
Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan sebagai berikut :
Undang-Undang Dasar
1945
Ketentuan-ketentuan
yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan
yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR,
Undang-Undang atau Keputusan Presiden.
Ketetapan
MPRS :
1.
Ketetapan MPR yang
memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan
undang-undang.
2.
Ketetapan MPR yang
memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan
Presiden.
f.
Peraturan
Pelaksana
a.
PERMEN
Peraturan
Menteri
Istilah Peraturan Menteri adalah
tidak tepat, dan sebaiknya diganti menjadi Keputusan Menteri oleh karena dengan
penyebutan Keputusan Menteri disini dapat berarti secara luas, yaitu baik yang
peraturan dan juga yang berarti penetapan. Selainitu, penyebutan Keputusan
Menteri ini dirasakan lebih konsisten dengan Keputusan Presiden.
b.
INSTRUKSI
MENTERI
Intruksi
Menteri
Penyebutan Instruksi Menteri
sebagai Peraturan Perundang-undangan adalah tidak tepat, oleh karena itu karena
suatu instruksi itu bersifat individual dan konkret serta harus ada hubungan
atasan dan bawahan secara organisatoris, sedangkan sifat dari suatu norma hukum
dalam peraturan perundang-undangan adalah umum, abstrak dan berlaku
terus-menerus.
c.
DLL.
3. TAP
MPR NO. III/MPR/2000
a.
UUD
1945
Ketentuan-ketentuan yang tercantum
di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang
tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR,
Undang-Undang atau Keputusan Presiden.
b.
TAP
MPR RI
c.
UU
Undang-Undang
Undang-undang
adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik
Indonesia, yang didalam pembentukanya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Dewan
perwakilan rakyat dengan Persetujuan Presiden seperti ditetapkan dalam Pasal 5
ayat (1),dan Pasal 20 UUUD 1945.[1]
d.
PERPU
Peraturan Pemerintah
Pengganti UU
Dibuat
oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a.
Peraturan pemerintah
pengganti UU harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang
berikut.
b.
Dewan Perwakilan Rakyat
dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan
tidak mengadakan perubahan.
Jika ditolak DPR, peraturan
pemerintah pengganti UU tersebut harus dicabut
e.
PP
Peraturan Pemerintah adalah memuat
aturan-aturan umum untuk melaksanakan UU.
f.
KEPRES
Keputusan Presiden berisi keputusan
yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan,
Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah.
g.
PERDA
(PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DESA).
Peraturan
Daerah
Peraturan
daerah nerupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum
diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.
a. Peraturan
daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama
gubernur.
b. Peraturan
daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota
bersama bupati/walikota.
c. Peraturan
desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau
yang setingkat tata cara oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Contoh :
Peraturan Bupati atau Wali
Kota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan
ini adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari peraturan Daerah kabupaten/kota, yang dibentuk berdasarkan pasal 146 UU
No.32 Th.2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jadi kewenangannya merupakan perlimpahan
(delegasi) dari peraturan daerah kota/kota, ataupun ntuk mengatur urusan-unsur
dalam rangka tugas pembantuan.[2]
4.
UU NO.10/2004
a.
UUD 1945
b.
UU/Perpu
Perpu memiliki
sifat yang mengikat dan dapat dikeluarkan oleh eksekutif tanpa persetujuan dari
DPR, sedangkan UU tidak dapat dikeluarkan tanpa persetujuan dari DPR. Isi perpu
mirip dengan isi UU dan masa berlaku perpu tidak seperti berlaku UU.
c.
Peraturan Pemerintah
Peraturan
pemerintah tidak akan terbentuk jika tidak ada UU yang menjadi rujukan keluarnya
peraturan pemerintah tersebut, dengan kata lain, harus ada UU yang mengatur
terlebih dahulu kemudian dapat dikeluarkan peraturan pemerintah.
d.
Peraturan Presiden
Peraturan presiden
bersifat Regeling (peraturan)
sehingga tidak perlu ada UU sebagai landasannya karena ini merupakan kehendak
dari presiden
e.
Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Desa)
Daerah dapat
mengeluarkan peraturan untuk masing-masing daerahnya.
Peraturan Perundang-Undangan di
Tingkat Daerah
Peraturan
Perundang-Undangan Tingkat Daerah :
1.
Peraturan Daerah Tingkat I/ Peraturan Daerah Provinsi
2.
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
3.
Peraturan Daerah Tingkat II
5.
UU No. 12/2011
Terdapat dalam
Pasal 7 UU No.12/2011 bahwa terdapat perubahan hirarki perundang-undangan yang
mana Tap MPR kembali dicantumkan.
a.
UUD 1945
b.
Tap MPR
c.
UU/Perpu
d.
PP
e.
Pepres
f.
Perda Provinsi
g.
Perda Kabupaten/Kota
Kesimpulan :
1.
Jenis-jenis peraturan perundang-undangan Di Negara Republik
Indonesia (dengan penyesuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No.1 Th.1950 :
a.
UU/Perpu
b.
PP
c.
Permen
2.
Tap MPRS No.xx/MPRS/1966
a.
UUD 1945
b.
Tap MPR
c.
UU/Perpu
d.
PP
e.
Kepres
f.
Peraturan Pelaksan :
-
Permen
-
Instruksi Presiden, dll
3.
Tap MPR No. III/MPR/2000
a.
UUD 1945
b.
Tap MPR RI
c.
UU
d.
Perpu
e.
PP
f.
Kepres
g.
Perda (provinsi, Kabupaten/Kota)
4.
UU No. 10/2004
a.
UUD 1945
b.
UU/Perpu
c.
PP
d.
Pepres
e.
Perda (Provinsi, Kabupaten, Desa)
5.
UU No.12/2011
a.
UUD 1945
b.
Tap MPR
c.
UU/Perpu
d.
PP
e.
Pepres
f.
Perda Provinsi
g.
Perda Kabupaten/Kota
