Ilmu Bermanfaat: Karya Tulis Ekonomi Syari'ah

Ilmu Bermanfaat: Karya Tulis Ekonomi Syari'ah: 1.1   Latar Belakang Ekonomi syari’ah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Ekonomi Syari’ah muncul dikarenakan adany...

Karya Tulis Ekonomi Syari'ah

1.1  Latar Belakang

Ekonomi syari’ah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat Islam. Ekonomi Syari’ah muncul dikarenakan adanya keinginan masyarakat muslim untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan al-qur’an dan hadist. Namun sangat disayangkan sebagian masyarakat masih banyak yang tabu dengan ekonomi syari’ah tersebut. Hal ini  dikarenakan terbiasanya masyarakat dengan penerapan ekonomi konvensional.

Seiring dengan berjalannya waktu ekonomi syari’ah mampu mengembangkan sayapnya dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syari’ah yang digunakan ekonomi syari’ah sehingga membebaskan masyarakat terutama masyarakat muslim dari keharaman riba. Karena kita ketahui sesungguhnya riba dapat merugikan salah satu pihak sehingga lepasnya rasa ridho sama ridho. Terterapnya ekonomi syari’ah mampu merubah keuntungan dan investasi yang halal saja sehingga tidak bertentangan dengan syari’at islam.

Di Indonesia sudah ada peradilan yang mempunyai wewenang untuk mengadili apabila terjadi sengketa terhadap ekonomi syari’ah, hal ini sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Jadi Pengadilan Agama-lah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa atas ekonomi syari’ah tersebut.

Terterapnya sistem ekonomi syari’ah dalam ranah perbankan syari’ah ditandai dengan adanya Bank Muamalat, Bank Mandiri Syari’ah, Bank Mega Syari’ah, dan sebagainya.

1.2  Rumusan Masalah

Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

A.    Apa keunggulan dari sistem ekonomi syari’ah?

B.     Bagaimana sistem akad ekonomi syari’ah dalam perbankan syari’ah?

C.     Bagaimana opini para mahasiswa mengenai penerapan ekonomi syari’ah tersebut?

1.3  Tujuan Penelitian

A.    Untuk mengetahui keunggulan sistem ekonomi syari’ah.

B.     Untuk mengetahui sistem akad ekonomi syari’ah dalam perbankan syari’ah.

C.     Untuk mengetahui opini para mahasiswa mengenai penerapan ekonomi syari’ah tersebut.

1.4  Metode Yang Digunakan

-          Metode Kulitatif

1.5  Sistematika Penulisan

-          BAB I Pendahuluan

A.    Latar Belakang

B.     Rumusan Masalah

C.     Tujuan Penelitian

D.    Metode yang Digunakan

-          BAB II Pembahasan

A.    Keunggulan Sistem Ekonomi Syari’ah

B.     Penerapan Sistem Ekonomi Syari’ah

C.     Opini Para Mahasiswa Mengenai Penerapan Ekonomi Syari’ah

-          BAB III Penutup

A.    Kesimpulan

B.     Saran

BAB II Pembahasan

A.    Keunggulan Sistem Ekonomi Syari’ah

Friends, Yuk Kita simak keunggulan dari ekonomi syari’ah :

1.      Ekonomi Syari’ah berlandaskan al-qur’an dan hadist sehingga tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

2.      Ekonomi Syari’ah tidak mengutamakan keuntungan tetapi lebih mengutamakan kebersamaan. Kebersamaan tersebut ditandai dengan sistem bagi hasilnya. Sehingga terterapnya nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas-aktivitas ekonomi karena ajaran tolong menolongnya terhadap sesama. Terdapat pula zakat, infaq, sedekah dan wakaf.

3.      Ekonomi Syari’ah dibangun dan dijalankan berdasarkan Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan) dan Prinsip Perwakilan (Khilafah).

4.      Buku Neni Sri Irmaniyati yang berjudul Perbankan Syari’ah dalam perspektif Hukum Ekonomi mengatakan bahwa : sistem ekonomi syari’ah berhasil menunjukkan keunggulannya, teruji pada sat krisis ekonomi. Ketika bank-bank konvensional tumbang dan butuh suntikan dana pemerintah hingga ratusan trilyun, Bank Muamalat Indonesia, mampu melewati krisis dengan selamat tanpa bantuan dana pemerintah sepeserpun.

B.     Sistem Akad Ekonomi Syari’ah dalam Perbankan Syari’ah

Akad-akad yang digunakan dalam perbankan syari’ah :

1.      Akad Mu’awadhah (Pertukaran), akad ini mencakup akad pinjam meminjam, sewa menyewa yang sifatnya bisnis.

2.      Akad Tijarih (Keuntungan), seperti keuntungan yang didapat tersebut dari bagi hasil, dari ujroh dan sebagainya.

3.      Akad Tabarru’ (Tidak Mencari Untung), Good Agreement bukan?? That’s right, akad ini bersifat sosial seperti Zakat, Sedekah, Infaq (ZIS) beserta wakaf.

C.     Opini Para Mahasiswa Mengenai Penerapan Ekonomi Syari’ah

Friends, Mari Kita simak nih penuturan para mahasiswa mengenai penerapan ekonomi syari’ah :

1.      Roby Anugerah, Mahasiswa IAIN Medan Jurusan Muamalah Semester VII, ia mengatakan bahwa penerapan ekonomi syari’ah di Indonesia belum maksimal. Hal tersebut dikerenakan :

1.      Banyaknya masyarakat belum mengenal ekonomi syari’ah.

2.      Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang ekonomi syari’ah.

3.      Dalam pandangan masyarakat awam ekonomi syari’ah sama dengan ekonomi konvensional hal ini dikarenakan lebih banyak karyawan yang berlatar belakang umum daripada yang berlatar belakang syari’ah yang menguasai pekerjaan dalam bidang ekonomi syari’ah.

2.      Nirwan Ahmad, Mahasiswa IAIN Medan Jurusan Perbandingan Mazhab Semester V, ia mengatakan bahwa Karena lebih banyaknya konvensional yang menguasai pasar sehingga ekonomi syari’ah belum mendominan di Indonesia.

3.      Abdul Halim Ritonga, Mahasiswa IAIN Medan Jurusan Muamalah Semester V, ia mengataka bahwa Ekonomi Syari’ah belum terterap secara sempurna karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum mengenal ekonomi syari’ah dan ekonomi konvensional sudah terdominan dalam masyarakat sehingga masyarakat enggan berpindah. Padahal ekonomi syari’ah itu tidak memberatkan masyarakat karena di dalam ekonomi syari’ah diawal akad sudah jelas, keuntungannya berapa, bagi hasilnya berapa sudah disepakati di awal. Sebaiknya masyarakat terutama umat islam agar menggunakan prinsip ekonomi syari’ah agar terhindar dari riba.

4.      Muhammad Andri Syahputra, Mahasiswa IAIN Medan Jurusan Jinayah Siyasah Semester V, ia mengatakan bahwa sebenarnya ekonomi syari’ah dan ekonomi konvensional sama sistemnya hanya saja ada beberapa aplikasi yang berbeda dalam penerapan ekonomi syari’ah tersebut. Dilihat dari pandangan sekarang ekonomi syari’ah seperti monopoli yang mana hanya menguntungkan satu pihak tidak dengan pihak lain.

5.      Asrar Bin Roslan Mahasiswa IAIN (Asal Malaysia) Jurusan Jinayah Siyasah Semester V, ia mengatakan bahwa di Malaysia ekonomi syari’ah sudah terterap dan yang mendominan adalah ekonomi syari’ah, karena kalau menimpan tidak ada potongan (tidak riba), respon masyarakat syari’ah terhadap ekonomi syari;ah tersebut bagus.

Dari penuturan tersebut saya berpendapat bahwa Malaysia dan Indonesia merupakan Negara yang mayoritasnya adalah Muslim Jadi seharusnya Indonesia juga harus lebih mendominankan ekonomi syari’ah daripada ekonomi konvensional. Setuju Friends?

BAB III Penutup

A.    Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1.      Ekonomi syari’ah juga mempunyai keunggulan yang mampu menerobos krisis moneter yang terjadi beberapa waktu silam.

2.      Akad yang digunakan dalam perbankan syari’ah merupakan akad yang menguntungkan satu sama lain sehingga pihak saling ridho sama ridho.

3.      Opini dari mahasiswa tersebut menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap ekonomi syari’ah sehingga ekonomi syari’ah belum terterap secara sempurna.

B.     Saran

Setelah membaca pembahasan yang tertulis semoga realisasi dan sosialisasi terhadap ekonomi syari’ah sehinga mampu bersaing dengan ekonomi konvensional dan mampu menjadi dominan serta mendapat respon yang bagus di Indonesia.

P U T U S A N

Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2007

Tentang tender LCD

Dalam  kasus ini Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor  5  Tahun 1999  yang berkaitan dengan tender  pengadaan proyektor  LCD  di  Biro  Administrasi Wilayah Sekretariat  Daerah  Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut Biro Adwil Prov. DKI Jakarta) Tahun Anggaran 2006 adapun tentang Obyek Tender ini bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah bahwa sumber dana untuk membiayai tender tersebut berasal dari APBD sebesar Rp 5.834.756.000. adapun tentang Keterlibatan Investor dan Pihak Lain bahwa   Muhammad  Bahri   mengakui   ide   mengikuti  tender pengadaan LCD berasal dari dirinya, dan selanjutnya menawarkan kerjasama dengan Terlapor II. Dalam hal ini Muhammad Bahri bersedia  mencari  investor,  barang,  dan  menyiapkan dokumen penawaran termasuk surat penawaran harga, dan   Muhammad  Bahri  mengakui  tertarik  mengikuti  tender tersebut karena adanya investor yang bersedia memberikan dukungan, yaitu Jeffrey Bunyamin, dalam mempersiapkan dokumen penawaran Terlapor II, Muhammad Bahri dibantu juga oleh Moh. Iqbal. Khusus untuk mengurus Surat Dukungan Produk, Muhammad Bahri menyerahkan surat permohonan kepada Jeffrey Bunyamin, dan akhirnya diperoleh Surat Dukungan dari Terlapor I melalui Jeffrey Bunyamin.

                 Jika kita melihat mekanisme kerjasama Bahri, Moh. Iqbal, Terlapor II, dan Jeffrey Bunyamin dilakukan dengan kesepakatan lisan. Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II mendapatkan keuntungan sekitar 5%  antara Muhammad atau sejumlah Rp 30.000.000,00

                 Kemudian untuk keperluan transaksi dengan Terlapor I, Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II memberikan kuasa kepada Jeffrey Bunyamin untuk membuka rekening di bank atas nama Terlapor II,  yang  dalam hal ini bahwa Ismail Ahmad selaku Direktur Utama Terlapor II  hanya membubuhkan tanda tangan dalam bukti transaksi pembelian LCD merek Mega Power, dan tidak pernah terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Sepengetahuan Ismail Ahmad, transaksi dilakukan oleh Jeffrey Bunyamin.

                

            Namun pada saat masa sanggah belum selesai dan belum adanya Surat Perintah Mulai Kerja, yaitu tanggal 4 Agustus 2006, PT Sima Agustus  2006  telah  melakukan pembayaran uang  muka  (down payment) kepada Megapower Industrial Ltd untuk pembelian LCD Mega Power sebesar Rp 1.200.000.000 yang disaksikan oleh Terlapor I.

 adapun total   pembayaran  yang  dilakukan  Terlapor   I   kepada Megapower Industrial Ltd sebesar Rp 2.403.333.750. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut Model LCD dari merek tertentu;

sedangkan pada saat perencanaan Terlapor V hanya mengusulkan pengadaan  LCD  merek  Mega  Power model ML 164 SE kepada Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKI Jakarta yang kemudian disetujui karena  Terlapor  IV  hanya  melakukan  survey  ke Terlapor I dan PT Mitra Media Sejahtera yang ternyata adalah agennya Terlapor I yang merupakan distributor tunggal LCD merek Mega Power.

Jika kita melihat bahwa  pengakuan  Terlapor  III  dan  kesaksian  PT Mitra  Teladan  Jaya  Karsa  mengenai pencantuman model  LCD  dalam  RKS,  meskipun dibantah  oleh Terlapor IV menunjukkan pada awalnya para peserta yang mendaftar memperoleh RKS yang mencantumkan model  LCD  dimaksud. Selanjutnya setelah proses aanwijzing, Terlapor IV melakukan perubahan RKS dan menghilangkan ketentuan model LCD.

kemudian hal tersebut diperkuat dengan dokumen Berita Acara aanwijzing yang diterima oleh PT Mitra Teladan Jaya Karsa dan adanya kata “setara dengan ML 164 SE” dalam surat penawaran harga beserta spesifikasi teknis yang diajukan oleh PT Mitra Teladan Jaya Karsa. Dan dala hal ini  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas, menunjukkan adanya keinginan sejak awal dari Terlapor V maupun Terlapor IV untuk memenangkan LCD merek Mega Power  model ML 164 SE yang distributor tunggalnya adalah Terlapor I;

Kemudian dalam kasus putusan ini kita bisa melihat alasan Terlapor IV menggugurkan peserta tender tertentu, bahwa Terlapor IV menggugurkan PT Mitra Teladan Jaya Karsa tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam jawaban sanggahan tanggal 8 dan 14 Agustus 2006 dan baru pada jawaban sanggahan tanggal  18  September 2006  diuraikan alasan yang benar  menunjukkan pada  saat  sanggahan  pertama Terlapor IV belum mengetahui pasti alasan PT Mitra Teladan Jaya Karsa gugur; dan pada hari yang sama saat pengumuman pemenang tender, Terlapor V telah menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender yang seharusnya hal tersebut dilakukan setelah masa sanggah selesai menunjukkan upaya mengatur dan atau menentukan Terlapor  II  sebagai pemenang tender.  Hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti pembayaran uang muka oleh Terlapor II kepada Megapower Industrial Ltd untuk pembelian LCD merek Mega Power pada saat masa sanggah belum selesai dan belum ada Surat Perintah Mulai Kerja.

 Bahwa  alasan yang tidak  sah,  ketidakbenaran dan ketidakcermatan Terlapor IV melakukan evaluasi, penetapan pemenang yang tidak  menunggu sampai masa sanggah selesai, serta bukti pembayaran uang muka pada saat masa sanggah belum selesai menunjukkan adanya upaya sejak awal memenangkan Terlapor II yang menawarkan LCD merek Mega Power model ML 164 SE sebagai pemenang tender; -

Pada kasus ini ada dua sudut pandang yang bsa kita lihat terkait mengenai persekongkolan tender ini yakni Tentang Persekongkolan Horizontal.

1.        Terlapor   I,   Terlapor   II,   dan   Terlapor   III   dalam pembelaannya telah membantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006.

2.         Fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah  Terlapor II dan Terlapor III perusahannya dipinjam oleh  Jeffrey Bunyamin, Moh.  Iqbal,  dan Muhammad Bahri untuk keperluan tertentu, yaitu mengikuti tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006.

3.         Bahwa Muhammad Bahri dan Moh. Iqbal melakukan segala keperluan yang dibutuhkan untuk  mengikuti tender  tersebut,      diantaranya      mempersiapkan dokumen, surat dukungan, jaminan penawaran, dan surat penawaran harga.

4.          Bahwa  selain  sebagai  investor,  Jeffrey  Bunyamin juga menghubungkan Muhammad Bahri dengan Terlapor I dalam hal perolehan surat dukungan.

5.         Keudian  Jeffrey  Bunyamin  juga  terlibat  langsung dalam  transaksi  pembelian LCD  oleh  Terlapor  II kepada Terlapor I

6.          Ismail   Ahmad   selaku   Direktur   Utama Terlapor II dan Abidin M.R. selaku Direktur Utama Terlapor III hanya melakukan hal-hal yang sifatnya administratif, misalnya tanda tangan dokumen- dokumen.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Komisi berpendapat Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan kerjasama yang difasilitasi  oleh  Muhammad  Bahri,  Moh.  Iqbal  dan  Jeffrey Bunyamin.

Kemudian tentang persekongkolan vertikal

1.      Bahwa Terlapor IV dan Terlapor V dalam pembelaannya telah membantah terlibat dalam persengkongkolan tender  pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006;

2.      Bahwa fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikutBahwa Terlapor IV dan Terlapor V sejak awal telah mengarahkan  spesifikasi teknis  kepada  spesifikasi teknis LCD merek Mega Power tipe ML 164 SE;

3.         Bahwa Terlapor  IV  telah menggugurkan PT  Mitra Teladan Jaya Karsa yang menawarkan harga  lebih murah dan berpotensi menang tanpa alasan yang sah.

4.       Bahwa   Terlapor   V   telah   menyetujui   tindakan Terlapor  IV  tersebut  dan  menetapkan  Terlapor  II yang menawarkan LCD merek Mega Power tipe ML

164  SE  sebagai  pemenang  tender  sebelum  masa sanggah selesai..

jadi berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV dan Terlapor V telah memfasilitasi dan menetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006.

Jika kita melihat kasus pada putusan ini bahwa terlapor I adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia berupa penjualan audio visual seperti LCD merek Mega Power,  LCD merek Eiki dan sound system merek TOA. sedangkan terlapor  II  adalah badan usaha yang berbentuk badan hokum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 20 Tanggal 26 Januari 2005 dibuat oleh Notaris Yulida Desmartiny, S.H.,  dan  berkedudukan atau  melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia diantaranya menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pemborongan, pembangunan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan dan terlapor III adalah badan usaha yang berbentuk badan hokum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 125 Tanggal 24 Januari 2000 dibuat oleh Notaris Darbi, S.H., dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia diantaranya menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pemborongan, pembangunan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, percetakan, biro iklan, jasa, keagenan/perwakilan.

Terlapor  IV  adalah Panitia Pengadaan  Barang  dan  Jasa  yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Biro Adwil Nomor 01 Tahun Anggaran 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adwil Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 kemudian terlapor V adalah Kepala Biro Adwil sekaligus Pengguna Barang/Jasa dalam tender pengadaan LCD di Biro Adwil Tahun Anggaran 2006.

Jadi dalam hal ini KPPU menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -

Dan menghukum Terlapor I untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; kemudian Menghukum Terlapor II, dan Terlapor III untuk tidak mengikuti tender pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menghukum Muhammad Bahri, Moh. Iqbal, dan Jeffrey Bunyamin untuk tidak mengikuti tender  pengadaan  barang  atau  jasa  di  lingkungan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap,

Menghukum  Terlapor  I  membayar  ganti  rugi  kepada  Negara  sebesar  Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan  423491  (Pendapatan  Denda  Pelanggaran  di  Bidang  Persaingan Usaha);

      Menghukum Terlapor II dan Terlapor III membayar ganti rugi kepada Negara masing-masing sebesar Rp.  50.000.000  (lima puluh juta  rupiah)  yang  harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha.