Replik

Perihal             : Replik atas Jawaban Tergugat

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata

Nomor 222/Pdt.G/2014/PA.Mdn

Pada Pengadilan Agama Medan

di-

            MEDAN

Dengan Hormat,

Kami MARYAM SARINAH, S.H.I dan RINI HARYATI, S.H.I., Kuasa Hukum Penggugat untuk atas nama klien kami ERNI SYAHFITRI, dengan ini mengajukan replik sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1.      Bahwasannya kami tetap teguh dengan jawaban kami semula, dan menolak Jawaban Tergugat.

2.      Bahwa dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Dan Syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan satu alasan teguh untuk membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

3.      Dan telah jelas tercantum dalam ayat suci Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 35 dinyatakan :

Artinya :

Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.

Pihak keluarga berulang kali menasehati Tergugat namun haslnya nihil dan Tergugat tetap dengan keapatisannya.

4.      Bahwa dari pihak dalam Pengadilan Sesuai dengan PERMA NO.1/2008 Telah dipilihnya seorang Mediator dari dalam pengadilan, namun hasilnya juga tidak mencapai perdamaian diantara kedua belah pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

1.      Bahwa kami tetap dengan gugatan kami semula.

2.      Sesuai dengan Pasal 116 huruf f  KHI dan PP No. 9/1975 Pasal 19 Huruf f : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3.      Suami Terlibat Narkoba dan kerap kali pulang malam dalam keadaan mabuk. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya Syiqaq dalam rumah tangga.

4.      Bahwa Tergugat yang bersikap Anarkis dalam rumah tangga dapat membahayakan Penggugat. Dalam PP No.9/1975 pasal 19 huruf d dan dalam KHI pasal 116 huruf a juga dijelaskan bahwa : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Menjadi pemicu alasan yang teguh bahwa Penggugat tetap akan membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

5.      Suami melanggar sighat taklik dengan tidak memberi nafkah selama 3 bulan lebih lamanya. Sehingga kebutuhan ekonomi keluarga dan anak tidak terpenuhi secara layak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1.      Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2.   Menyatakan bahwa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat putus karena cerai talak satu dengan segala akibat hukumnya.

3.      Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar membuat putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian Replik ini kami sampaikan, Atas perhatian Majelis Hakim kami mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, 30 Juni 2014

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

         SARINAH MARYAM, S.H.I                                                            RINI HARYATI, S.H.I

Berkas Kuliah

                                                                                                  Medan, 16 Juni 2014

Hal : Cerai Gugat

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata

Nomor 222/Pdt.G/2014/PA.Mdn

Pada Pengadilan Agama Medan

di-

            MEDAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama               : ERNI SYAHFITRI

Umur               : 28 Tahun

Agama             : Islam

Pekerjaan         : Wiraswasta

Alamat                        : Komplek Wartawan III kecamatan Medan Timur

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Nama               : Muhammad Ahlam Firdaus

Umur               : 30 Tahun

Agama             : Islam

Pekerjaan         : Wiraswasta

Alamat                        : Komplek Wartawan kecamatan Medan Timur

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan sebagai berikut :

1.      Bahwa pada Tanggal 03 Maret 2003, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Medan Kecamatan Medan Denai Nomor 222/Pdt.G/2014/PA.Mdn pada tanggal 17 Agustus 1991.

2.      Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Binjai km. 12 Medan Sunggal dengan status rumah warisan dari orang tua pihak Penggugat selama 8 tahun dan telah dikaruniai seorang putra yang bernama Arya Abraham Zaddan yang berusia 7 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar.

3.      Bahwa semula pernikahan hingga tahun 2013 tepatnya pada awal bulan November 2013 keadaan rumah tangga masih dalam keadaan baik-baik saja tidak ada pertengkaran ataupun permasalahan yang terjadi.

4.      Namun, Pada tanggal 23 November 2013, Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan sebab Tergugat sudah dua minggu belakangan kerap kali pulang malam dalam keadaan mabuk dan juga tidak jarang bahwasannya Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang biasa disebut Narkoba. Penggugat merasa aneh dengan tindakan Tergugat yang berubah secara drastis dan sudah sekian kali di pertanyakan namun Tergugat menjadi marah dan terjadi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat.

5.      Bahwa Penggugat telah bertanya kepada rekan-rekan tempat Tergugat bekerja, Penggugat mendapat keterangan bahwa Penggugat telah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Perusahaan tempat ia bekerja.

6.      Bahwa Penggugat telah bertanya kepada Tergugat bagaimana kejadian hingga akhirnya Tergugat kena PHK oleh Perusahaan, namun pertanyaan Penggugat tidak dihiraukan, Tergugat malah semakin marah dan pergi meninggalkan rumah, namun Tergugat kembali lagi kerumah dengan sikap yang apatis.

7.      Selang tujuh hari pertengkaran terjadi, tepatnya pada tanggal 29 November 2013 Tergugat melanggar sighat taklik yang diucapkan nya pada saat akad pernikahan berlangsung yaitu tidak menafkahi anak dan istri selama 3 bulan berturut-turut yaitu dari tanggal 29 November 2013 sampai tanggal 29 Februari 2014 Penggugat tidak dapat nafkah dari Tergugat.

8.      Awalnya bulan pertama dan kedua tidak dinafkahi Penggugat mencoba untuk bersabar dengan alasan kemungkinan Penggugat masih dalam keadaan labil karena di PHK oleh Perusahaan tempat ia bekerja tetapi sesekali Penggugat menegur Tergugat dengan penuh harap agar Penggugat dapat kembali menafkahinya, namun hasilnya nihil. Nafkah untuk keperluan rumah tangga dan sekolah anak diambil Penggugat dari memanfaatkan penghasilan usaha buka toko.

9.      Namun, bulan ketiga tidak dimafkahi Penggugat mulai menegur dengan teguran keras, hal itu menjadi pemicu semakin memuncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

10.  Bahwa Penggugat sebelumnya tidak mengikutcampurkan permasalahan rumah tangganya kepada keluarganya. Namun setelah Tergugat melakukan KDRT Penggugat mencoba menghubungi pihak keluarga dengan harapan keluarga menjadi mediator dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya juga tidak mencapai harapan, Penggugat tetap bersikukuh dengan sikap apatisnya.

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta yang dikemukakan di atas, Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, berkenan menentukan suatu hari persidangan dengan mengambil putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1.      Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.      Menetapkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menafkahi anak dan istri selama 3 bulan berturut-turut, KDRT serta terlibat dalam Nrkotika merupakan tindakan yang melanggar hukum.

3.      Menetapkan Hak Asuh Anak Jatuh kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaequo Et Bono).

Demikianlah Surat Gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Penggugat,

Kuasanya

MARYAM SARINAH, S.H.I

Ilmu Perundang-Undangan

A.    HIRARKI PERUNDANG-UNDANGAN

1.      UU NO. 1/1950

a.      UU/PERPU

b.      PP

c.       PERMEN

Hirarki peraturan perundang-undangan mulai dikenal sejak dibentuknya UU No. 1/1950 yaitu Peraturan tentang jenis dan bentuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 1950.

Dalam pasal 1 UU No.1/1950 dirumuskan sebagai berikut :

                                         Pasal 1

Jenis peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah :

a.      UU dan Peratturan Pemerintah Pengganti UU

b.      Peraturan Pemerintah

c.       Peraturan Menteri

Pasal 2

                  Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah pusat ialah menurut urutannya pada pasal 1.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri merupakan satu jenis peraturan perundang-undangan, yang terletak dibawah Peraturan Pemerintah. Kedudukan Peraturan Menteri yang terletak dibawah Peraturan Pemerintah (dan bukan dibawah Keputusan Presiden) secara hierarkis menganut sistem parlementer, sehingga Presiden hanya bertindak sebagai Kepala Negara dan tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk keputusan yang bersifat mengatur.

2.      TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966

a.      UUD 1945

b.      TAP MPR RI

c.       UU/PERPU

d.      PP

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan UU.

e.       KEPRES

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah.

Dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang  Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, tidak disinggung hal-hal mengenai garis-garis besar tentang kebijakan Hukum Nasional, tetapi Ketatapan MPR ini menentukan antara lain mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang dirumuskan sebagai Sumber dari segala sumber Hukum, dan mengenai Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Dalam ketetapan MPRS tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran 1 bahwa perwujudan sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia adalah :

1.      Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

2.       Dekrit 5 juli1959.

3.      Undang-undang Dasar Proklamasi.

4.      Surat Perintah 11 Maret 1966.

Selain itu, dalam lampiran II tentang “Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar 1945

Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

Ketetapan MPRS :

1.      Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang.

2.      Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.

f.       Peraturan Pelaksana

a.      PERMEN

Peraturan Menteri

Istilah Peraturan Menteri adalah tidak tepat, dan sebaiknya diganti menjadi Keputusan Menteri oleh karena dengan penyebutan Keputusan Menteri disini dapat berarti secara luas, yaitu baik yang peraturan dan juga yang berarti penetapan. Selainitu, penyebutan Keputusan Menteri ini dirasakan lebih konsisten dengan Keputusan Presiden.

b.      INSTRUKSI MENTERI

Intruksi Menteri

Penyebutan Instruksi Menteri sebagai Peraturan Perundang-undangan adalah tidak tepat, oleh karena itu karena suatu instruksi itu bersifat individual dan konkret serta harus ada hubungan atasan dan bawahan secara organisatoris, sedangkan sifat dari suatu norma hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah umum, abstrak dan berlaku terus-menerus.

c.       DLL.

3.      TAP MPR NO. III/MPR/2000

a.      UUD 1945

Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

b.      TAP MPR RI

c.       UU

Undang-Undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di negara Republik Indonesia, yang didalam pembentukanya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu : Dewan perwakilan rakyat dengan Persetujuan Presiden seperti ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (1),dan Pasal 20 UUUD 1945.[1]

d.      PERPU

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.     Peraturan pemerintah pengganti UU harus diajukan ke DPR dalam     persidangan yang berikut.

b.    Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan tidak mengadakan perubahan.

Jika ditolak DPR, peraturan pemerintah pengganti UU tersebut harus dicabut

e.       PP

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan UU.

f.       KEPRES

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah.

g.      PERDA (PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DESA).

Peraturan Daerah

             Peraturan daerah nerupakan peraturan untuk melaksanakan aturan       hukum diatasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.

a.       Peraturan daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.

b.      Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.

c.       Peraturan desa atau yang setingkat, sedangkan tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat tata cara oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Contoh :

Peraturan Bupati atau Wali Kota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan ini adalah peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah kabupaten/kota, yang dibentuk berdasarkan pasal 146 UU No.32 Th.2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jadi kewenangannya merupakan perlimpahan (delegasi) dari peraturan daerah kota/kota, ataupun ntuk mengatur urusan-unsur dalam rangka tugas pembantuan.[2] 

4.      UU NO.10/2004

a.      UUD 1945

b.      UU/Perpu

Perpu memiliki sifat yang mengikat dan dapat dikeluarkan oleh eksekutif tanpa persetujuan dari DPR, sedangkan UU tidak dapat dikeluarkan tanpa persetujuan dari DPR. Isi perpu mirip dengan isi UU dan masa berlaku perpu tidak seperti berlaku UU.

c.       Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah tidak akan terbentuk jika tidak ada UU yang menjadi rujukan keluarnya peraturan pemerintah tersebut, dengan kata lain, harus ada UU yang mengatur terlebih dahulu kemudian dapat dikeluarkan peraturan pemerintah.

d.      Peraturan Presiden

Peraturan presiden bersifat Regeling (peraturan) sehingga tidak perlu ada UU sebagai landasannya karena ini merupakan kehendak dari presiden

e.       Peraturan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Desa)

Daerah dapat mengeluarkan peraturan untuk masing-masing daerahnya.

Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat Daerah

Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah :

1.      Peraturan Daerah Tingkat I/ Peraturan Daerah Provinsi

2.      Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

3.      Peraturan Daerah Tingkat II

4.      Keputusan Bupati / Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.[3]

5.      UU No. 12/2011

Terdapat dalam Pasal 7 UU No.12/2011 bahwa terdapat perubahan hirarki perundang-undangan yang mana Tap MPR kembali dicantumkan.

a.      UUD 1945

b.      Tap MPR

c.       UU/Perpu

d.      PP

e.       Pepres

f.       Perda Provinsi

g.      Perda Kabupaten/Kota

Kesimpulan :

1.      Jenis-jenis peraturan perundang-undangan Di Negara Republik Indonesia (dengan penyesuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No.1 Th.1950 :

a.       UU/Perpu

b.      PP

c.       Permen

2.      Tap MPRS No.xx/MPRS/1966

a.       UUD 1945

b.      Tap MPR

c.       UU/Perpu

d.      PP

e.       Kepres

f.       Peraturan Pelaksan :

-          Permen

-          Instruksi Presiden, dll

3.      Tap MPR No. III/MPR/2000

a.       UUD 1945

b.      Tap MPR RI

c.       UU

d.      Perpu

e.       PP

f.       Kepres

g.      Perda (provinsi, Kabupaten/Kota)

4.      UU No. 10/2004

a.       UUD 1945

b.      UU/Perpu

c.       PP

d.      Pepres

e.       Perda (Provinsi, Kabupaten, Desa)

5.      UU No.12/2011

a.       UUD 1945

b.      Tap MPR

c.       UU/Perpu

d.      PP

e.       Pepres

f.       Perda Provinsi

g.      Perda Kabupaten/Kota

---

[1] Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan, (Jakarta : Kanisius, 1996), hlm. 186.

[2] www.jenisperaturanperundangan.com

[3] http://vjkeybot.wordpress.com/2012/04/14/jenis-perundang-udangan